Setujui APBD 2022 Sebesar Rp1,383 Triliun, DPRD : Realisasi ke Peningkatan Ekonomi Masyarakat

  • Whatsapp

MALINAU, cokoliat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau akhirnya memberikan kesepakatan atas nilai Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,383 Triliun.

Angka tersebut masuk ke dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, tahun anggaran 2022 menjadi peraturan daerah (Perda).

Kesepakatan tersebut diberikan usai pendalaman dan penelitian akhir yang dilakukan secara vertikal. Mulai dari pimpinan dewan, pimpinan komisi-komisi, pimpinan fraksi-fraksi partai politik bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui forum Badan Anggaran (Banggar) dan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Malinau, Ping Ding menyebutkan, Pemerintah Daerah harus memaksimalkan kegiatan dan realisasi program yang telah dicanangkan dengan nilai APBD yang telah disepakati beberapa waktu lalu.

“Untuk keseluruhan di tahun ini pembangunan infrastruktur dipastikan sedikit berkurang, karena realisasi APBD harus di fokuskan dahulu terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19,” ucap Ping Ding, Ketua DPRD Malinau kepada awak media, Senin (3/1/2022).

Kemudian, untuk mewujudkan visi-misi dan program unggulan Pemerintah Daerah, ucapnya, Kepala Daerah harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada.

Saat disinggung mengenai penetapan APBD disetujui pada jelang akhir tahun 2021, Ketua DPRD Malinau menanggapi bahwa ada sistem yang harus dilakukan dan perlu adanya percepatan perbaikan terhadap pembahasan APBD tersebut.

“Kita sebelumnya juga melakukan penyempurnaan terhadap penyusunan penetapan APBD. Saya kira Kabupaten/Kota yang lain juga pasti sama sistem dan penyesuaiannya,” ucapnya.

Ia menyebutkan, kedepan pihaknya juga akan berkomitmen akan konsolidasi dalam peningkatan kapasitas bersama baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.

“Komitmen itu bertujuan meningkatkan untuk menyamakan persepsi di dalam menyesuaikan sistem kepemerintahan yang ada,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *