MALINAU, cokoliat.com – Komandan Resor Militer (Danrem) 092/Maharajalila, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Rifki telah mendatangi Kabupaten Malinau dalam rangka kunjungan kerja dan silaturahmi bersama pihak Pemerintah Daerah serta masyarakat Malinau, Rabu (16/2/2022).
Kedatangan Brgjen Rifki ke Malinau disambut baik oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malinau.
Bupati Malinau, Wempi W Mawa dalam kesempatannya menyampaikan bahwa, Provinsi Kalimantan Utara dan khususnya Kabupaten Malinau memang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk pimpinan baik Provinsi maupun Pusat.
Apalagi melihat potensi dan iklim investasi yang masih sangat besar peluangnya bagi kemajuan di daerah.
Ia berharap kedepan, semua pihak bersama-sama ambil bagian untuk percepatan pembangun di Kabupaten Malinau termasuk dari pihak TNI yang mana selama ini juga sudah membantu dalam bentuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang hampir setiap tahun dilakukan.
“Kerja sama yang telah terjalin tentu dengan dukungan TNI- Polri termasuk jajaran Forkopimda memberikan dukungan pembangunan di daerah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Bupati Wempi, bahwa Kabupaten Malinau ini seperti Indonesia mini, hampir semua suku dan adat istiadat ada di Malinau, dimana Bumi Intimung sangat terbuka bagi siapa saja yang datang.
“Malinau adalah daerah yang terbuka bagi siapa saja, toleransi dan ketertiban masyarakat masih erat terjaga,” tambahnya.
Tak hanya itu, Bupati juga berharap kepada Brigjen TNI Rifki adanya pengawasan wilayah hukum di Kabupaten Malinau dari Negara-Negara luar yang mana Malinau secara geografis merupakan Kabupaten yang luas wilayahnya di Provinsi Kalimantan Utara.
Pada wilayah geografis Kabupaten Malinau di sebelah barat berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia bagian timur.
“Sejauh ini untuk masyarakat yang berada di pedalaman dan perbatasan masih menggunakan moda transportasi udara dan sungai. Dimana jika melalui jalur sungai, waktu yang ditempuh sangat lama,” urainya.
Sehingga, ucapnya, hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang mendasar bagi Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.(ag)
