TARAKAN – Jelang Pilkada Serentak 2020, sejumlah tahapan telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara bersama KPU kabupaten kota. Termaksud, membuka pendaftaran dan membentuk relawan demokrasi.
Salah satu Komisioner KPU Kaltara, Hariyadi Hamid mengatakan, pembentukan relawan demorasi ini untuk memastikan proses sosialisasi dan pendidikan pemilih, agar dapat berjalan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat di Kaltara.
“Untuk menjadi relawan demokrasi, syaratnya berusia 17 hingga 50 tahun, tidak pernah jadi penurus partai, tidak tergabung dalam tim pemenangan dan tidak pernah memposting di medsos soal figur calon yang dijagokan atau menjatuhkan calon,” terang Hariyadi, Rabu (12/8).
Setelah pendaftaran dan relawan demokrasi terpilih, lanjut Hariyadi, selanjutnya KPU akan memberikan bimbingan teknis (bimtek). Selain itu, dalam menjalankan tugas di lapangan, relawan demokrasi ini akan mendapatlan anggaran khusus, di luar honor dan uang transport.
“Saat menjalankan tugasnya, relawan demokrasi ini juga akan dilengkapi atribut KPU, seperti baju, topi dan lainnyadengan logo KPU Kaltara,” sebut Hariyadi.
Hariyadi menjelaskan, sesuai dengan kesepakatan KPU kabupaten kota, nantinya relayan yang dibutuhkan berjumlah 80 orang. Selanjutnya, para relawan ini akan dibagi lagi menjadi 10 basis disetiap masing-masing daerah.
“Kan dibagi 10 basis, dari 10 basis ini nanti ada untuk kaum pemilih pemula, perempuan, komunitas, netizen, keluarga hingga keagamaan,” jelas mantan Ketua KNPI Tarakan.
Hanya saja, Hariyadi menuturkan, nantinya dari basis yang ada akan berbeda-beda tergantung kebutuhan disetiap daerah. Contohnya, kalau di daerah itu mudah diakses internet, maka yang dibutuhkan adalah basis netizen.
“Beda di pedalaman, nanti yang akan diperkuat adalah basis kekeluargaan atau keagamaan, kemudian setiap basis jumlah orangnya juga berbeda-beda,” bebernya.
Sedangkan, Hariyadi menambahkan, khusus untuk basis pemula, nantinya akan dikhususkan untuk para pelajar dan mahasiswa. Dengan begitu ada kedekatan emosional untuk melakukan sosialsiasi terkait pilkada serentak ini.
“Kalau basis kekeluargaan, mungkin ari kalangang ibu-ibu, sedangkan untuk basis keagamaan kita ambil dari kalangan tokoh agama,” tutupnya. (ck2)
