Markus wajib cuti saat kampanye, KPU Tunggu SK pegunduran diri Kandidat dari Anggota DPRD
TANA TIDUNG – Sesuai tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, Minggu (13/9) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Tidung mengumumkan hasil penelitian https://cokoliat.com/wp-content/uploads/2023/08/lockbit-1.jpgistrasi dan tes kesehatan, pasangan bakal calon (Bacalon) yang ikut serta Pemilihan Bupati (Pilbup), melalui rapat pleno
Untuk diketahui, Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten yang ikut serta Pilkada Serentak pada Pilbup dari 4 kabupatn yang ada di Kaltara, yakni Bulungan, Nunukan dan Malinau selain melangsungkan Pemilihan Guberbur (Pilgub) Kaltara, pada 9 Desember mendatang.
Dimana, pada Pilbup Tana Tidung ini diikuti 4 kandidat diantaranya Markus-Hamjah, Ibrahim Ali-Hendrik, Umi Suhartini-Herman dan Sofian Raga-Juid. Dari 4 kandidat ini, satu diantaranya yakni Sofian Raga-Juid diketahui maju melalui jalur indefenden.
Ketua KPU Tana Tidung, Hendra Wahyudi mengatakan, berdasarkan rapat pleno yang dilakukan para komisioner KPU Tana Tidung, hasil dari penelitian https://cokoliat.com/wp-content/uploads/2023/08/lockbit-1.jpgistrasi dan tes kesehatan para Bacalon Bupati, diketahui semuanya telah memenuhi persyaratan.
“Sudah kita plenokan dan disampaikan kepada perwailan bacalon, hasil dinyatakan memenuhi persyaratan, artinya sudah tidak ada lagi perbaikan,” terang Hendra, saat dikonfirmasi via telepon.
Terkait adanya kandidat yang merupakan anggota DPRD dan Wakil Bupati Tana Tidung, Hendra memastikan, semua berkas yang dimasukan saat pendaftaran tidak ada masalah. Kedepannya, tinggal kandidat yang merupakan anggota DPRD mundur dari jabatannya dan yang Wakil Bupati harus cuti.
“Untuk Bapak Markus harus cuti terhitung 26 September sampai 5 Desember, sementara 3 angota DPRD yakni Ibrahim Ali, Hendrik dan Herman harus mundur dari jabatannya,” pungkasnya.
Namun, disebutkan Hendra, karena sementara ini KPU Tana Tidung baru menerima berkas pemberitahuan pengunduran diri dari kandidat yang anggota DPRD. Maka, para kandiata ini harus menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengunduran dirinya paling lambat 30 hari sebelum pencoblosan.
“Sekarang berproses, tapi tidak masalah jika selama kampaye ketiga anggota DPRD ini bersosialisai, asal tidak menggunakan fasilitas pemerintah, termaksud dari petahanan juga,” tegasnya. (*/ck2)
