SAMARINDA, Cokoliat.com – Pemerintah Kota Samarinda, melalui Bidang Administrasi Pembangunan, mengadakan Rapotan perangkat daerah Triwulan III Tahun 2024 dengan membahas realisasi pekerjaan, di Ruang Rapat Mangkupelas Lantai II Balaikota Samarinda, Selasa (15/10/2024).
Rapat ini dipimpin lakngsung Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Samarinda, Dr Rusmadi, didampingi Sekretaris Daerah, Hero Mardanus Satyawan, serta dihadiri para asisten, kepala perangkat daerah, kepala bagian sekretariat, dan camat se-Kota Samarinda.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kendala yang dihadapi instansi-instansi pemerintah selama periode hingga alhir September 2024 dibahas secara mendalam, dengan fokus pada permasalahan penyerapan anggaran dan efektivitas program kerja.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah realisasi anggaran yang tidak merata sepanjang tahun, sehingga berpotensi menumpuk di Triwulan IV.
Rusmadi menekankan pentingnya mengoptimalkan penyerapan anggaran sejak awal tahun untuk menghindari penumpukan di akhir tahun.
“Kami berharap penggunaan anggaran tidak hanya difokuskan di Triwulan IV. Jika penyerapan hanya mencapai 50% di penghujung tahun, maka APBD kita yang seharusnya mendorong ekonomi, hanya akan berdampak di akhir tahun,” ujar Rusmadi.
Rapat ini juga menjadi forum diskusi untuk mencari solusi bagi perangkat daerah yang masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan program.
Rusmadi menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bertanggung jawab atas realisasi program-programnya, terutama bagi OPD yang progresnya belum optimal.
Ia juga meminta agar program-program prioritas Kota Samarinda mendapatkan perhatian penuh dari dinas terkait.
Pada akhir acara, penghargaan diserahkan kepada lima OPD dengan realisasi anggaran terbaik selama Triwulan III 2024. Berikut daftar OPD yang memperoleh penghargaan, yaitu Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Kecamatan Samarinda Ulu.
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki penyerapan anggaran dan mengatasi kendala operasional, sehingga pada tahun mendatang, realisasi APBD dapat lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
