MALINAU, cokoliat.com–Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan. Pada tahun 2022 Kalimantan Utara berada pada peringkat ke-17. Sementara pada tahun 2021 berada pada urutan ke-11 dari seluruh provinsi se-Indonesia. Statistik Ahli Madya BPS Kaltara, Basran SE menjelaskan bahwa penurunan tersebut terjadi karena pada tahun 2022 jumlah kasus yang mengganggu demokrasi lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Kasus-kasus itulah yang berpengaruh terhadap indeks demokrasi di Kaltara. Kita bisa mengetahuinya antara lain lewat berita media,” ungkapnya dalam acara sosialisasi pendidikan politik yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Laga Feratu Kabupaten Malinau, Kamis (13/7).
Pendidikan politik diikuti oleh organisasi sosial, masyarakat, adat dan partai politik. Pebicara lain dalam acara tersebut yaitu Kepala Bidang Politik dalam Negeri Badan Kesbangpol Kaltara H. Fahrur Raji, dan Pimpinan Bawaslu Kaltara, Sulaiman.
Lebih lanjut Basran memaparkan bahwa ada 3 aspek yang menjadi tolak ukur dalam hal penetapan IDI. Yaitu, kebebasan, kesetaraan dan kapasitaa lembaga demokrasi. Setiap aspek terdiri dari sejumlah indikator. Ia mencontohkan dalam aspek kebebasan, jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat berkeyakinan, hak memilih dan dipilih adalah indikator penentu indeks demokrasi di atas.
“Jika terjadi kasus yang mengganggu kebebasan maka itu akan berpengaruh terhadap indeks,” jelasnya.
Angka indeks demokrasi Kalimantan Utara tahun 2021 adalah 79, 38 sedangkan tahun 2022 adalah 78, 79. Angka tersebut menunjukan bahwa performa demokrasi Kaltara berada pada peringkat medium. (ck2)
