TANJUNG SELOR, cokoliat.com – Pemerintah memberikan jaring pengaman melalui pemerintah provinsi, setelah dikeluarkannya kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus meminta Pemprov Kaltara segera merealisasikan jaring pengaman tersebut setelah berkoordinasi dengan pihaknya sebagai legislatif.
“Dari pertemuan pekan lalu, jaring pengaman belum direncanakan Pemprov Kaltara. Kan jaring pengaman ini 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). Ini penting agar ditindaklanjut dalam waktu dekat,” ujarnya, Senin (19/9/2022)
Ia terangkan, pasca kenaikan BBM ini pemerintah pusat memberikan bantuan sosial Rp500 ribu sampai Rp600 ribu sebagai jaring pengaman sosial. Selanjutnya, jaring pengaman dari Pemprov Kaltara melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, bisa menyusun solusi jaring pengaman sosial untuk jangka pendek hingga panjang.
Seluruh bentuk jaring pengaman sosial diharap bisa tepat guna bagi masyarakat dan realisasi peruntukannya juga harus jelas seperti apa penerapannya. Albertus berharap OPD terkait tidak lagi berkutat masalah data calon penerima. Mengingat hal itu bisa memperlambat proses realisasi dan implementasi di lapangan.
OPD diminta agar memastikan data statistik masyarakat yang berpotensi terdampak kebijakan kenaikan harga BBM ini. Albertus menitikberatkan agar pemerintah daerah harus memahami jika kenaikan harga BBM memiliki efek domino terhadap lonjakan harga kebutuhan masyarakat.
“Pemprov Kaltara melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus bisa petakan komoditas yang terdampak,” tegasnya.(ck10)
