TANJUNG SELOR, cokoliat.com – Sejumlah fraksi di DPRD Kaltara memberikan catatan terhadap kinerja Pemprov Kaltara yang disampaikan dalam Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.
Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus Baya mengatakan dari catatan yang disampaikan fraksi selanjutnya akan ditindaklanjuti Pemprov Kaltara. Mengingat catatan yang disampaikan merupakan hal penting untuk mewujudkan pembangunan berkualitas dan berimplikasi bagi masyarakat.
“Kami tentu berharap agar poin-poin catatan yang disampaikan mendapat perhatian Pemprov Kaltara. Kemudian bisa segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan,” katanya, belum lama ini.
Salah satu catatan yang disampaikan Fraksi Demokrat DPRD Kaltara menilai Pemprov Kaltara tidak optimal dalam realisasi anggaran. Ia menyinggung soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021 yang mencapai sekitar Rp 263 miliar.
“Silpa sebesar ini mengindikasikan kinerja belum maksimal. Tahun ini perlu dilakukan optimalisasi anggaran,” ujar Marli.
Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun. Dari sisi anggaran juga telah terpenuhi. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada anggaran yang tidak terealisasi.
Marli meminta ketahanan pangan daerah benar-benar mendapat perhatian. Baik dari aspek ketersediaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan. Ini jadi hal sangat penting, karena menyangkut kebutuhan utama masyarakat.
Pemprov Kaltara juga diminta memastikan ketersediaan anggaran untuk program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Penumpang. Pasalnya, penerbangan ke bandara perintis harus diupayakan, minimal bisa dua kali dalam sepekan. Ini bisa disinergikan dengan kementerian terkait dan pemerintah kabupaten setempat.
“Rute yang selalu mengalami lonjakan penumpang harus diprioritaskan. OPD terkait perlu lakukan evaluasi per tiga bulan. Sehingga kebutuhan di wilayah-wilayah terpantau,” ujarnya.
Catatan juga disampaikanAnggota Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Ainun Farida terkait sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menciptakan keharmonisan. Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik ke depan.
Ia berharap Pemprov Kaltara melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam musrenbang berjenjang, pokok pikiran (Pokir) DPRD Kaltara mendapat perhatian utama. Ainun menekankan urgensi diakomodirnya Pokir DPRD, karena usulan tersebut berangkat dari kebutuhan masyarakat. Agar Pemprov tidak sekadar memperhatikan, melainkan juga merealisasikannya.
“Insya Allah Pemprov Kaltara tak akan lagi terlalu repot masalah pembangunan di mana-mana. Karena lewat kami 35 orang (Anggota DPRD Kaltara) sudah bisa akomodir semua. Yang penting Pokir ini benar dilaksanakan,” harapnya.
Fraksi Golkar pun menilai porsi pendapatan dalam APBD Pemprov Kaltara stagnan. Sehingga, perlu ada optimalisasi pengelolaan hasil daerah yang dikelola provinsi. Termasuk optimalisasi pengelolaan aset daerah yang ada.
“Keberadaan BUMD harus bisa dioptimalkan. Kalau BUMD tidak mampu, alangkah baik diaolkasikan ke pihak yang lebih mampu,” tuturnya.
Sedangkan Ketua Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan, Muhammad Iskandar menyampaikan catatan tentang pelaksanaan anggaran yang dinilainya tidak cukup jika hanya diukur dari standar akuntansi berbasis aktual.
“Harus diukur atas efisiensi dan efektivitas, terhadap daya ungkit pembangunan. Kami meminta Pemprov Kaltara fokus pada peningkatan pendapatan. Karena komponen ini menjadi modal pemerintah, dalam mempercepat pembangunan,” tegasnya.
Selain itu ia meminta dilakukan audit terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk perencanaan dan penyerapan anggaran. Semua harus dihitung, termasuk sumber daya manusianya untuk menghindari perencanaan anggaran yang besar tapi tidak tahu cara pemanfaatannya.
Selanjutnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Jufri Budiman, turut menekankan pentingnya peningkatan komponen pendapatan daerah.
Diharapkan pihak eksklusif bisa melakukan langkah yang kreatif untuk mengoptimalkan hal tersebut. Fraksi Gerindra menilai, kegiatan pembangunan di daerah perbatasan masih sangat minim, utamanya pembangunan akses jalan.
Gubernur diminta bisa mengalokasikan anggaran lebih berimbang ke wilayah perbatasan. “Belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat juga harus lebih prioritas, dibanding belanja pemenuhan birokrasi. Hak masyarakat mendapat kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus diutamakan,” jelasnya.
Pemerintah juga didesak, agar program pemberian bantuan sosial dan hibah bisa disalurkan secara cepat dan merata. Sehingga dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat.
Adapun, Wakil Ketua Fraksi Hanura Markus Sakke, meminta Pemprov Kaltara mendorong perusahaan pertambangan dan perkebunan memiliki jalan khusus. Sehingga tidak menggunakan jalan umum dalam pengangkutan material dan hasil panen mereka.
“Ini dipandang perlu ada Pergub yang bisa mengaturnya,” ucap Markus Sakke.
Lanjut dia, Dinas PUPR-Perkim Kaltara harus lebih jeli dalam memperhatikan legalitas proyek yang dikerjakan. Utamanya masih ada proyek yang tidak memasang papan keterangan. Padahal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
“Peningkatan PAD juga agar benar-benar bisa dilakukan. Harus ada mekanisme lebih baik, dalam pengelolaan sumber daya alam. Perusahaan-perusahaan yang ada juga harus diminta berkantor di sini (Kaltara),” pintanya.
Terakhir, pandangan umum dari Fraksi Hanura yang meminta Disperidagkop Kaltara lebih maksimal dalam pembinaan dan pengembangan UMKM. Kemudian bisa dibantu dari akses permodalan mereka.
Pemprov Kaltara harus mengimplementasikan program perkebunan pangan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Yacob Palung, mendesak Pemprov Kaltara melakukan perbaikan sarana dan prasarana akses jalan. Khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Kajian mendalam soal pengembangan ekonomi mikro dan kerakyatan juga sangat penting. Lalu skema penggajian buruh dalam menyambut investor harus dibahas sejak dini,” tandasnya. (adv/ck10)
