TANJUNG SELOR, cokoliat.com – Anggota DPRD Kaltara, Muddain menyoroti lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini yang berpotensi tidak tercapai.
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang harus mempertanggungjawabkan setiap janjinya.
“Sehingga tidak ada tanda tanya besar yang muncul di masyarakat ke depan,” kata Muddain dalam rapat kerja DPRD Kaltara bersama PT. Migas Kaltara Jaya, Badan Pendapatan Daerah Kaltara, Biro Perekonomian Kaltara dan stakeholder terkait lainnya.
Menurutnya, sebagai kepala daerah, janji di masyarakat harus menjadi target utama untuk dipenuhi. Salah satunya janji Gubernur untuk bisa mendapatkan PAD Rp1 triliun lebih. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bahkan sebelum ini juga menyatakan akan mendapatkan nilai PAD Rp1,8 triliun.
Tugas DPRD selanjutnya, kata dia harus mengawal janji yang disampaikan kepala daerah. Muddain pun meminta agar Pemprov mengajak DPRD membuat kerangka APBD yang lebih optimis di tahun 2023.
Ditambah lagi ada kontribusi PI (participating interest) antara Rp200 miliar sampai Rp400 miliar yang harusnya bisa masuk untuk APBD 2023 ternyata tidak bisa terealisasi.
“Tapi disampaikan secara teknis pertanggungjawabannya. Jadi, kita harap hal yang seperti ini bisa menjadi evaluasi dan pelajaran ke depannya,” harapnya. (ck10)
