Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), atau disebut juga Benuanta sudah melampaui masa percobaan daerah otonomi. Kini statusnya, sudah daerah otonomi penuh. Selama itu, angka kemiskinan dan gini ratio pun terus merangkak turun. Ini sejurus dengan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
IWAN SUPRIADI BANI, Humas Provinsi Kaltara
KEBERADAAN Kaltara, menurut Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bak gula atau madu. Artinya, aroma manisnya dihidu sehingga ribuan semut pun berdatangan. Ini berkah sekaligus masalah. “Menjadi berkah, karena pertumbuhan penduduk meningkat. Menjadi masalah, apabila penduduk yang datang tak dibekali skill mumpuni sehingga menjadi penggangguran yang memicu pertambahan angka kemiskinan lantaran tak bekerja,” kata Gubernur.
Sesuai catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara, jumlah penduduk miskin di Kaltara secara persentase fluktuatif. Pada 2016, tercatat mencapai 6,23 persen. Lalu di 2017 meningkat menjadi 7,22 persen, 2018 turun tipis ke angka 7,09 persen. Dan, di 2019 turun drastis ke 6,49 persen. “Jumlah penduduk miskin di Kaltara pada tahun lalu mencapai 48.610 jiwa atau sekitar 6,49 persen dari total jumlah penduduk. Untuk 2020, ditargetkan turun lagi ke angka 5,50 persen,” jelas Irianto.
Pun demikian, angka kemiskinan Kaltara itu masih dibawah rata-rata nasional. Ini sebuah pencapaian yang cukup luar biasa. “Rata-rata nasional untuk angka kemiskinan itu, pada 2019 adalah 9,41 persen. Artinya, Kaltara masih jauh lebih beruntung rakyatnya, dibanding sebagian besar rakyat di provinsi lain,” tutur Gubernur.
Sejalan dengan menukiknya grafik angka kemiskinan tersebut, indeks gini ratio pun terkoreksi lebih baik dari tahun ke tahun. “Pada 2019, indeks gini ratio Kaltara mencapai 0,292. Ini memang turun sedikit dibandingkan 2018, yang mencapai 0,304. Namun, ini adalah bukti bahwa kesenjangan pendapatan dan distribusi mampu ditekan di Kaltara,” jelas Irianto.
Secara berturut-turut, indeks gini ratio di Kaltara pada 2016 sebesar 0,304, 2017 sempat naik hingga mencapai 0,313, lalu di 2018 turun lagi menjadi 0,304, dan tahun lalu terkoreksi tipis ke 0,292. “Untuk 2021, indeks gini ratio Kaltara ditarget sebesar 0,289. Turun tipis, tapi akan berarti banyak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Gubernur. Target ini disesuaikan dengan fakta bahwa pada 2020, tekanan perekonomian memuncak akibat wabah Covid-19. Dan, tahun depan menjadi tahun pemulihan perekonomian di Kaltara.(humas)
