Coretan tinta biru paraf Gubernur Kaltara Irianto Lambrie terpampang di lembar terakhir dari empat carik kertas. Paraf ini menandai Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Kalimantan Utara hingga 25 April 2020.
Iqbal, HUMAS PROVINSI KALTARA
NAMUN beberapa hari sebelumnya, strategi penanganan COVID-19 telah diramu sang Gubernur. Tanggal 17 Maret ia membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kaltara. Koordinasi antar intansi pemerintah daerah dan vertikal kian massif dilakukan.
Upaya-upaya taktis dengan cepat disiapkannya demi menghadapi segala kemungkinan terburuk terjadi. Dalam benak seorang Irianto Lambrie, 2019n-CoV atau virus Corona tak boleh masuk bahkan mendekam di provinsi paling muda ini. Kalaupun ada, Corona tak harus lama.
Apa hendak dikata. Penyebaran virus semakin massif di Tanah Air. Dan mulai merangsek masuk ke Kaltara yang diduga kuat melalui perantara manusia sepulang dari daerah wabah. Dalam situasi seperti itu tak perlu menyalahkan siapapun. Satu kata Irianto, tantangan harus dihadapi. Koordinasi akan terus dibangun untuk melawan penyebaran virus Corona serta penyakitnya yang dinamai Covid-19. Peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan tak berhenti disosialisasikan di bawah komandonya demi kepentingan seluruh keluarga besar masyarakat Kaltara.
Demi menghindari penularan yang massif, Irianto menetapkan satu beleid turunan kebijakan pemerintah (pusat), yakni menerapkan kegiatan belajar dari rumah dengan sistem online bagi siswa SMA/SMK/SLB mulai 20 Maret. Beleid ini hanya satu dari banyak beleid lainnya antara lain menggalakkan gerakan cuci tangan, pemakaian masker, bekerja dari rumah (work from home) bagi pegawai, imbauan kontribusi swasta, relokasi dan refocusing anggaran APBD, dan masih banyak lagi. “Standar-standar protokol kesehatan organisasi kesehatan dunia (WHO) harus kita terapkan untuk mencegah tingkat penularan yang tinggi. Baik itu terhadap anak-anak kita yang bersekolah, pegawai, termasuk seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai kepala daerah dan pimpinan di garis depan Gugus Tugas Provinsi, selain harus memberi komando kepada jajarannya, Irianto juga menyadari perlunya terjun langsung mengamati perkembangan dampak turunan Covid-19 yang dialami masyarakat. “Ketersediaan sembako berikut stabilitas harganya harus aman. Kemudian jangan sampai ada yang memanfaatkan kondisi ini dengan menimbun sembako untuk mengambil keuntungan sesaat. Sekaligus saya harus turun langsung mengimbau pedagang dan pembeli di pasar memakai masker. Pengelola pasar juga harus menyiapkan tempat mencuci tangan,” kata Irianto.
Tugas yang diemban ini tidaklah mudah. Resiko terpapar COVID-19 bisa saja terjadi saat berinteraksi dengan staf di sekelilingnya, warga, pedagang, wartawan, dan sebagainya. Namun jiwa patriot, teguh, dan pekerja keras sejatinya adalah imun sesungguhnya dan contoh bagi semua lapisan Gugus Tigas untuk membendung arus penyebaran Covid-19.
Hingga tulisan ini dibuat, warga Kaltara yang positif Covid-19 berjumlah 20 orang. Lalu 23 pasien dalam pengawasan (PDP), dan 175 dalam proses pemantauan. Dengan fakta tersebut, menjadi ujian bagi Gugus Tugas yang dikomandoi Gubernur Irianto.
Melihat kebelakang, Kaltara juga jadi episentrum perhatian pemerintah sebab posisinya di daerah perbatasan. Pintu-pintu perlintasan di perbatasan Nunukan dan Malinau dengan jiran Malaysia digadang bisa jadi sumber penyebaran baru di Kaltara bahkan di Tanah Air. Beberapa kali pemerintah merapatkan hal ini bersama Gubernur dan unsur TNI/Polri dan instansi vertikal lainnya melalui saluran video konferensi. “Kita ketahui Kaltara adalah daerah terbuka, pintu perlintasan antar negara tetangga. Tentu ancaman Covid-19 cukup tinggi. Dengan itu mau tidak mau, penanganan Covid-19 di daerah kita dilakukan dengan ekstra. Kita mengalokasikan Rp 39 miliar anggaran untuk Gugus Tugas, hasil realokasi anggaran APBD,” ujarnya.
“Dari anggaran itu, 60 persen untuk pembelian alat dan bahan medis serta kegiatan operasional Gugus Tugas, 40 persennya teralokasi untuk pemberian bantuan sosial atau jaring pengaman sosial bagi masyarakat kita yang terdampak pembatasan aktivitas,” tambahnya.
Kaltara memang sempat menghadapi masa sulit. Beruntung dengan komunikasi yang efektif dengan pemerintah, Kaltara telah kedatangan ribuan alat pelindung diri (APD), masker, termasuk obat-obatan bagi pasien. Satu waktu, tepatnya 26 Maret, Irianto mengecek langsung kedatangan 2.000 set APD kiriman pemerintah. Bantuan itu hanya awal renteran bantuan yang diberikan pemerintah. Ia juga memastikan pergeseran APD ke Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten/Kota dilakukan sesegera mungkin sebagai bentuk perhatian kepada tenaga medis yang bertugas di garda terdepan pengobatan pasien. “Untuk menjaga persediaan, kita juga mengadakan secara langsung APD, masker, cairan bahan kimia, alat tes rapid, wadah tempat sampel. Untuk pengadaan ini, sementara kita alokasikan Rp 7 miliar,” tuturnya.
Mengantisipasi lonjakan pasien, RSUD Pemprov Kaltara diinstruksikan Gubernur untuk menambah ruang isolasi. Ruangan kelas III disulap menjadi ruang isolasi sementara. Ruang isolasi di RSUD itu dari awal hanya 4 ruang kini mencapai 70 ruang. Diam-diam RSUD tersebut juga bersiap melakukan uji sampel swab Covid-19 baik pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, maupun orang kontak erat.
Secara garis besar, Pemprov Kaltara menerapkan protokol pencegahan dengan mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi pola hidup bersih dan sehat beserta penerapan physical distancing. Gubernur juga menekankan pentingnya peran besar komunitas masyarakat di tingkat kecamatan hingga desa-desa dengan melakukan pendataan, pemeriksaan kesehatan, dan karantina rumah bagi warga maupun aparatur sipil negara yang baru datang dari daerah terpapar. “Desa-desa juga sudah diimbau melakukan langkah antisipatif dengan menggalakkan penyemprotan disinfektan,” ujarnya.
Irianto juga menyadari, pendekatan pola pikir dan budaya masyarakat menjadi bagian penting pencegahan penanganan Covid-19. Seperti ungkapan bahasa Bulungan ‘Merudung yang artinya saling bahu-membahu antar seluruh lapisan masyarakat. Moto lokal ini harus menjadi pelecut semangat untuk bersama-sama melakukan gerakan melawan Corona yang dilandasi semangat Kaltara Benuanta atau Kaltara Rumah/Daerah Kita. “Alhamdulillah, gerakan lawan Corona sudah cukup baik diaplikasikan masyarakat. Kita memang menganjurkan agar tidak banyak beraktivitas di luar rumah jikalau tidak urgen. Warung-warung juga melayani take away, tidak ditutup total supaya perekonomian tetap jalan,” ujarnya.
“Sehingga sebetulnya pembatasan sosial sudah berjalan baik di Kaltara. Sehingga kita tidak perlu mengusulkan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar). Dan pengusulan PSBB itu juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Orang keluar masuk Kaltara juga sangat terbatas, bahkan antar kabupaten/kota juga demikian. Kecuali distribusi sembako kita pastikan akan terus lancar,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan penanganan, Gubernur Irianto memisahkan dua tugas besar yakni tugas penanganan dan tugas responsif. Tugas penanganan ditangani secara langsung oleh Gugus Tugas Provinsi Kaltara yang diisi organisasi perangkat daerah beserta unsur Korem 091/Aji Surya Natakesuma, Brigade Infanteri 24/Bulungan Cakti yang mewakili Kodam VI/Mulawarman, Polda Kaltara, dan Lanud Anang Busra Tarakan.
Adapun tugas responsif, dilaksanakan Dinas Kesehatan dengan melakukan penanganan orang dalam pemantauan (ODP) dan PDP sesuai protokol kesehatan penanganan Covid-19. Dinas Kesehatan juga dibantu rumah sakit rujukan, rumah sakit swasta, beserta Kantor Kesehatan Pelabuhan. “Penanganan Covid-19 harus melibatkan semua kekuatan di daerah. Tidak mungkin hanya Pemprov atau Pemkab, kita juga turut dibantu TNI dan Polri. Pelibatan unsur swasta, komunitas masyarakat, media massa juga sangat penting,” tambahnya.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan, memiliki dampak salah satunya dampak sosial ekonomi. Perihal ini Pemprov telah menyiapkan bantuan sosial baik dari refocusing anggaran APBD maupun sumbangan gaji gubernur dan gaji 3.877 aparatur sipil negara Pemprov Kaltara. Bantuan uang tunai akan diberikan kepada masyarakat terdampak. Bantuan ini diharapkan ikut mengungkit daya beli masyarakat agar perekonomian mampu menanjak.
Irianto menyadari, sekencang apapun pemerintah, pemerintah daerah, dan Gugus Tugas berlari, tuntutan masyarakat jauh lebih pesat. Untuk itu, dukungan dan peran konkret masyarakat juga masih sangat diharapkan untuk melewati fase pendemi Covid-19 di provinsi yang akan genap berusia 7 tahun pada 22 April ini.(bersambung)
