Telah Lama Mengabdi, Tapi Tak Lulus Seleksi, Ini Tanggapan Pemkab Malinau

  • Whatsapp

MALINAU, Cokoliat.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau, Ernes Silvanus mengatakan, bahwa para pegawai yang telah lama mengabdi dalam seleksi tersebut statusnya kontrak, dan hal itu ada batasan waktu berdasarkan APBD.

“Jika statusnya kontrak, artinya para pegawai bekerja berdasarkan APBD atau waktu anggaran itu berjalan,” ujarnya.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malinau, Selasa (22/6/2021).

Menanggapi hal terkait tenaga kontrak yang telah lama mengabdi, namun tidak lulus seleksi, dalam RDP dengan DPRD Malinau, pihaknya tetap menegaskan bahwa seleksi ini tidak melampirkan syarat prioritas bagi tenaga kontrak yang lama mengabdi atau telah bekerja lama di lingkungan Pemkab Malinau.

“Pertimbangan untuk masa kerja didalam persyaratan seleksi tidak diperhitungkan,” tegasnya.

Namun, berdasarkan rekomendasi dari DPRD Malinau, pihak Pemerintah Daerah akan tetap menindak lanjuti pertimbangan terhadap 3 bidang yakni Pendidikan, Kesehatan maupun tenaga teknis DLH agar mengakomodir para peserta tidak yang lulus tersebut.

“Untuk 3 bidang ini akan kita lihat dulu, siapa-siapa yang dimaksud. Tidak serta merta semua kita akomodir, tetap akan kita evaluasi dulu kinerja mereka,” ucapnya.

Menurutnya, pertimbangan untuk 3 bidang ini pasti akan berhubungan dengan keuangan daerah, sedangkan pihak DPRD dan Pemkab Malinau harus sepakati hal itu terlebih dahulu.

“Jadi kita belum bisa putuskan, namun sudah ada gambaran untuk solusinya. Kita akan rekap dulu semua rekomendasi dan masukan yang telah disampaikan,” ucapnya.

Melalui sistem seleksi secara terbuka pegawai non ASN, Sekretariat Daerah (Setda) Malinau berencana akan lebih menata sistem manajemen para pegawai non ASN yang bekerja di Kabupaten Malinau.

Ia mengakui memang penataan terhadap manajemen itu, awalnya pasti akan mengalami problem atau melewati hal-hal seperti itu.

“Selama ini tenaga kontrak tersebut, kita tidak tahu kejelasan status kontrak mereka. Terkait kapan mereka diangkat dan sampai kapan mereka bekerja. Untuk itu, kita akan buat kebijakan manajemen pegawai non ASN kedepan” jelasnya.

Terkait solusi penambahan formasi baru terhadap seleksi pegawai non ASN, pihak Pemda tidak membenarkan hal itu. Sekda Ernes mengatakan sesuai arahan Bupati Malinau, untuk tahun depan ada 2 opsi perekrutan yang akan digunakan untuk mengangkat pegawai non ASN.

“Pertama tetap seleksi ulang kepada semua pegawai non ASN dan kedua melalui evaluasi penilaian kinerja,” pungkasnya (ag)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *