PDIP Ungkap Alasan Pergantian Norhayati Andris sebagai Ketua DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR, Cokoliat.com – Surat Pencabutan serta Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kaltara dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PDI Perjuangan yang beredar di masyarakat, akhirnya dikonfirmasi kebenarannya oleh DPD Partai PDI Perjuangan Kaltara.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltara, Jhoni Laing Impang menjelaskan, bahwa itu merupakan suatu hal yang biasa. Ia menyebut, bahwa surat tersebut adalah produk hukum yang harus dilaksanakan kader PDI Perjuangan.

“Kita menganalisa bahwa ini hanya persoalan pergeseran AKD saja, yang lumrah kemudian dijalankan oleh partai politik. Ada hak prerogatif dari parpol termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk melakukan rotasi,” ujar Jhoni Laing Impang kepada Cokoliat.com, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jum’at (3/12/2021).

Jhoni menambahkan, dalam kepengurusan partai, PDI Perjuangan memiliki 3 pilar yang harus saling mendukung, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun secara struktural.

“Diharapkan dengan adanya kebijakan penting yang dilakukan wakil rakyat harus melaporkan ke Pengurus Partai, agar kedepan dilakukan koordinasi untuk menyikapi kepentingan masyarakat. Itu menurut kita belum berjalan dengan maksimal selama ini. Jadi, kita juga mengharapkan kader yang ditugaskan itu, harus menjalankannya dengan baik,” jelasnya.

Ia menyebut selama ini pelaksanaan 3 pilar oleh kader tersebut tidak berjalan secara maksimal.

“Saat ini kami juga tengah mengevaluasi dan memprosesnya di tingkat DPP untuk dilakukan sidang. Yang terpenting hal itu sudah sesuai mekanisme kepengurusan partai, dan sebagai kader harus menyadari. Ini juga merupakan suatu penyegaran dan sudah menjadi kewenangan partai” katanya.

Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mencopot Norhayati Andris dari jabatannya sebagai Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Utara dan Ketua DPRD Kaltara.

Pencopotan Norhayati Andris tertuang dalam surat DPP PDIP yang isinya membebastugaskan politikus asal Tarakan itu dari posisinya sebagai sekretaris DPD PDIP Kaltara dan legislatif.

Melalui surat DPP PDIP bernomor 3547/IN/DPP/XI/2021, dinyatakan tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltara dan Sekretaris DPD PDIP Kaltara.

Surat itu pun ditandatangani Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto tertanggal 29 November 2021.

Selain Norhayati Andris dibebastugaskan, DPP PDI Perjuangan juga menetapkan Albertus Stefanus Marianus sebagai Ketua DPRD Kaltara yang baru.

Dengan surat tersebut, maka Norhayati Andris dicabut surat keputusannya, digantikan pengesahannya dan menetapkan Albertus Stefanus Marianus ST, sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan kewenangan dari partai PDI-Perjuangan.

Surat keputusan DPP PDIP itu sebagai pedoman acuan perbaikan struktur partai ke depannya.

Termasuk perubahan jabatan di internal DPD PDIP Kaltara, yang mana Norhayati Andris juga diberhentikan dari jabatan Sekretaris.

“Surat juga telah dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI-P, Ibu Megawati Soekarnoputri yang mengisyaratkan untuk mengantikan ibu Norhayati selaku Sekretaris DPD PDIP Kaltara dengan Datu Yasir Arafat,” ungkapnya.(ag)