Dikeluhkan Tak Tepat Sasaran, Mensos Minta Pemda Memutakhirkan Data

  • Whatsapp

MALINAU, cokoliat.com – Banyaknya laporan masyarakat tentang bantuan sosial (Bansos) yang kurang tepat sasaran, terkendala, atau tidak tersalurkan ke keluarga penerima manfaat, Rabu (12/1).

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk selalu mengupdate data penerima bansos.

Selama ini, Risma mengungkapkan banyak mendapat laporan tentang bantuan sosial yang kurang tepat sasaran, terkendala, atau tidak tersalurkan ke penerima manfaat.

“Banyak laporan saya terima tentang bansos yang masih belum tepat sasaran, termasuk pada saat saya melakukan kunjungan ke beberapa daerah. Terutama kepada Kadinsos, saya minta mengawal betul pemutakhiran datanya,” ucap Risma saat kunjungan kerjanya meninjau lokasi titik banjir di Provinsi Kaltara, beberapa waktu lalu.

Saat Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini mengunjungi korban banjir Desa Atap, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, yang merupakan perbatasan Indonesia-Malaysia, Minggu (09/01/2022) lalu, ia banyak mendengarkan aspirasi dari masyarakat terutama terkait bantuan sosial.

Beberapa kendala telah disampaikan salah satunya oleh Kepala Desa Atap, Samsul perihal kendala yang dialami warganya dalam pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia menyebutkan, bahkan terhitung sejak Januari-Desember 2021 masih banyak warga yang belum menerima bansos tersebut.

“Masih kurang lebih 300-an jiwa yang tercatat dengan saldo nihil, sehingga tiap bulan mereka ngecek di link saldonya kosong,” ucap Samsul di depan Risma.

Kemudian, saat ia dan rombongan bertolak ke Kabupaten Malinau, beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga menitipkan usulan, salah satunya agar Kementerian Sosial lebih memperhatikan data penerima dan memeriksa pendistribusian bansos Covid-19.

Kedatangan Menteri Sosial RI di Kaltara merupakan hal yang ditunggu-tunggu masyarakat.

Karena, ada sejumlah persoalan menyangkut program Kementerian Sosial RI utamanya terkait distribusi jaring pengaman sosial yang ingin disampaikan warga.

Diah, salah satu KPM Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malinau, meminta agar Mensos mengevaluasi data-data penerima Jaring Pengaman Sosial.

Ia menyebut hal yang kerap dikeluhkan KPM adalah sebaran sasaran bantuan dan distribusi antara satu dan beragam jenis Bansos lainnya.

“Soal bantuan untuk KPM itu, kami minta Ibu Risma bantu evaluasi data penerima bantuan. Seperti saya, bulan kemarin dapat PKH tapi pas bulan ini sudah tidak ada lagi,” ujarnya, Rabu (12/1).

Termasuk soal kesesuaian antara penerima program Bansos Kemensos dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT DD. (ag)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *