DLH Malinau Tanggapi Massa Aksi Soal Dugaan Pencemaran Limbah Tambang

  • Whatsapp

MALINAU, Cokoliat.com – Massa aksi yang berasal dari Desa Langap, yang bermukim di sekitar Sungai Sidi dan Sungai Pelancau, Selasa (2/11) kemarin telah mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Malinau.

Kedatangan massa aksi tersebut, ialah untuk menyampaikan aduan dan aspirasi terkait dugaan pencemaran sungai di wilayah mereka, akibat aktivitas tambang batu bara di wilayah Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau.

Menanggapi hal itu, saat dikonfirmasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Malinau, Frent Tomi Lukas mengaku malah tidak mengetahui demo atau aspirasi yang disampaikan massa aksi kemarin terkait apa.

“Saya juga baru tau tadi, bahwa kemarin ada demo. Tapi substansinya soal apa, saya tidak tau dan belum mengerti apa tuntutannya,” ungkap Tomi Lukas kepada awak media, Rabu (3/11/2021).

Kemudian saat disinggung soal hak masyarakat yang belum terpenuhi terkait pencemaran Sungai pada bulan Februari lalu, Tomi mengungkapkan bahwa justru warga yang menuntut di DPRD kemarin sama sekali tidak terdampak akibat kasus limbah pada Februari lalu.

“Jika warga di DPRD kemarin itu menuntut soal ganti rugi terkait dampak jebolnya kolam tuyak waktu lalu, saya fikir mereka tidak terdampak. Massa aksi kemarin kan warga Desa Langap, malah justru yang terdampak itu bagian hilir dan itu sudah ditangani oleh pihak perusahaan,” jelasnya.

Tomi menyebutkan, bahwa sebelumnya pihak massa aksi belum melaporkan dan belum berkoordinasi terkait soal dugaan pencemaran lingkungan tersebut ke DLH Malinau.

“Sebelumnya tidak ada laporan soal itu, makanya saya tidak tau subtansi dan tuntutan mereka apa. Untuk itu saya belum bisa jelaskan. Jika itu memang terkait jebolnya kolam tuyak kemarin, saya kira itu sudah ditangani oleh pihak perusahaan. Malah justru mereka tidak terdampak.

Lalu untuk menjawab soal dugaan masyarakat terkait pengalihan fungsi Sungai Sidi dan Sungai Pelencau, Tomi mengungkapkan bahwa status dan fungsinya masih sama sampai saat ini, dan tidak ada pengalihan fungsi.

“Untuk memastikan itu, kami (DLH) setiap per 2 bulan tetap melakukan pengecekan dan evaluasi ke lapangan terhadap pengelolaan limbah perusahaan. Sesuai dengan UU Cipta Kerja yang baru, bahwa tugas DLH Kabupaten ialah melakukan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi. Itu tugas kami, dan sudah kami laksanakan. Lalu berkaitan dengan sanksi terhadap perusahaan, itu sudah ranah nya Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (ag)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *