Konflik Masyarakat Adat  dengan KHL; Pemprov Akan Tertibkan Tumpang Tindih Lahan

  • Whatsapp

Wagub: Demo Wajar, Perusahaan Harus Beradab Perlakukan Masyarakat

MALINAU, cokoliat.com–Pernyataan tegas dilontarkan Wakil Gubernur Kaltara, Yansen TP pada pihak perusahaan sawit PT Karangjuang Hijau Lestari (KHL). Yansen TP meminta agar KHL kooperatif pada masyarakat adat dan lebih beradab dalam memperlakukan mereka.

“Perusahaan harus memperlakukan masyarakat secara baik dan beradab. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Selesaikan dengan baik setiap permasalahan yang melibatkan masyarakat!” tegas Yansen TP, Jumat (9/4)  saat dikonfirmasi terkait dengan aksi demo masyarakat adat Sebuku di kantor dan pabrik KHL.

Sementara pada masyarakat, Yansen TP berpesan  agar tidak berlaku anarkis saat berunjuk rasa atau memperjuangkan hak dan tuntutan mereka.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan  warga dari Desa Sujau, Lulu, Babanas, Tataban dan Melasu Baru Kecamatan Sebuku pada Selasa (6/4) lalu di kantor dan pabrik KHL  dinilai Wagub Yansen TP sebagai reaksi wajar dari masyarakat.

“Demo itu hal wajar dan sewajarnya terjadi. Ada yang salah urus di sana selama ini. Di provinsi itu dibenahi. Provinsi sekarang melakukam revitalisasi terhadap fungsi lahan di Kaltara. Dengan cara revisi tata ruang,” papar Yansen TP.

Permasalahan tata ruang di Kaltara masih memerlukan perhatian yang sangat serius. Di kabupaten-kota  masih banyak kawasan yang dikuasai perusahaan, sehingga Pemda bahkan masyarakat tak bisa berbuat apa-apa.

“Bulan lalu saya sudah bertemu dengan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan review terhadap semua kawasan yang ada di wilayahnya. Mana yang HGU, mana taman nasional dan mana kawasan-kawasan KBK. Kalau kawasan itu sudah tidak potensoial untuk industri, ya sudah lepas berikan pada masyarakat,” papar Yansen TP.

Di Kaltara, sambung Yansen TP, terdapat  151 kawasan yang tumpang tindih dengan masyarakat. Di Kabupaten Malinau, Tana Tidung, Bulungan, Tarakan termasuk di Nunukan.

“Itu yang mau kami tertibkan,” tegas Yansen TP.

Masyarakat adat di Sebuku berdemo menuntut  pembebasan 5 saudara mereka yang ditahan Polres Nunukan pasca dilaporkan KHL dengan tudingan pencurian buah sawit. Sementara warga mengkalim bahwa pemanenan buah sawit dilakukan karena mereka merasa memiliki lahan garapan awal sebelum ditanami sawit oleh perusahaan. Tumpang tindih izin perusahaan dengan masyarakat inilah yang ditenggarai menjadi biang konflik berkepanjangan.

“Wajar mereka (masyarakat) berpikir seperti itu. Turun temurun mereka memiliki lahan lalu mereka harus tunduk. Jadi wajar dan sewajarnya mereka begitu. Yang penting sampaikan dengan baik dan tidak anarkis. Perusahaan juga jangan serta merta melihat mereka salah. Lihat dulu akar permasalahannya bagaimana,” tegas Yansen TP.

Review tata ruang yang sedang dilakukan pemerintah Provinsi Kaltara diharapkan dapat menjawab harapan banyak pihak khususnya terkait dengan konflik masyarakat adat Sebuku dengan KHL. Bahwa, seperti diberitakan media ini sebelumnya, salah satu cara yang penting dilakukan untuk menjernihkan konflik tersebut adalah review izin dan tata ruang di kawasan di sana.

Reporter : Rahmawati/ Editor: Waliyunu Heriman

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *